Hari ini adalah akhir pesta demokrasi yang menyita perhatian negeri ini, sekaligus awal baru akan harapan baru dari kepemimpinan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Banyak yang harus dibereskan dan salah satunya adalah industri kreatif Indonesia.
Berbicara mengenai industri kreatif, Douglas McGray lebih dari sepuluh tahun lalu telah menyoroti perpindahan sumbu ekonomi Jepang dari industri manufaktur menjadi industri kreatif. Konsep gross national cool oleh pemerintah Jepang melalui Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) dikembangkan lebih lanjut menjadi program Cool Japan. Hal serupa telah lebih dahulu dilakukan Korea Selatan yang dalam dua dekade terakhir giat mendorong ekspor hallyu yang hasilnya, DBSK (TVXQ) dan SNSD bisa tenar di negeri Jepang, tidak kalah dengan artis-artis Johny’s yang lama menguasai industri hiburan Jepang.
Di Indonesia sendiri, pemahaman akan konsep industri kreatif masih tumpang tindih, bahkan tercampur dengan konsep pariwisata, industri digital, dan industri budaya. Kegundahan ini diungkapkan Direktur Kerjasama dan Fasilitas Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Desain, Media, dan IPTEK Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Lolly Amalia. Dalam satu kesempatan, kegundahannya sampai pada level “ada pejabat di daerah yang menganggap warnet sebagai salah satu contoh industri kreatif.”
Keberadaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentu sebuah harapan baru bagi kemajuan industri kreatif, terutama bagi pegiat di kalangan industri komik, animasi, dan gim. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono setidaknya telah berusaha menaruh sedikit perhatian, ditandai dengan pendirian Pusat Kreatif di Bandung dan penyelenggaraan PPKI sejak tahun 2010. Tetapi dibandingkan negara lain, pemerintah masih bisa bertindak lebih baik. Potensinya sangat besar, sebagai gambaran acara Popcon Asia 2014 yang diselenggarakan bulan lalu saja berhasil membukukan perputaran uang sebesar 15 miliar rupiah.
Simak Korea Selatan yang begitu mendukung industri kreatifnya, sampai-sampai pemerintah berani mengongkosi biaya perjalanan investor yang berniat membeli produk animasi buatan Korea Selatan. Industri kreatif Korea Selatan yang selama bertahun-tahun diproteksi oleh pemerintah dengan larangan impor komik asal Jepang (manga) memang sempat mengalami kegagapan ketika keran impor dibuka tahun 1999. Namun dalam satu dekade, industri kreatif Korea Selatan ini berdiri dengan kokoh dan tahun ini Korea Creative Culture Agency (KOCCA) telah berhasil membuka inisiatif Gameandgame untuk membantu distribusi gim-gim asal Korea Selatan ke Indonesia.
Pada masa kampanye, Jokowi-JK mendapatkan dukungan dari pegiat industri kreatif. Berbagai karya kreatif diunggah untuk memeriahkan masa kampanye sebagaimana yang dikumpulkan oleh Jokomik dalam laman Facebook-nya. Ini sangat kontras dengan calon presiden lain yang relatif minim dukungan maupun kampanye dengan media kreatif. Lebih lanjut, Jokowi berhasil pula menggandeng Slank, grup musik yang sebelumnya sangat apati terhadap proses politik Indonesia. Ini menandakan adanya harapan yang besar dari pelaku industri kreatif terhadap kepemimpinan Jokowi-JK.
Selain itu, retorika Jokowi-JK juga sangat memerhatikan industri kreatif dalam kampanyenya. Pada debat capres ke-2, Jokowi-lah satu-satunya kandidat yang berhasil memaparkan dengan lugas visi kepemimpinannya mengenai industri kreatif. Selain janji-janjinya, Jokowi selama menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta pun berhasil merumuskan acara cosplay yang merupakan acara cosplay pertama di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh pemerintah. Acara cosplay ini akan diselenggarakan pada 2 November mendatang di wilayah Monas.
Jokowi juga sejauh ini terlihat mendukung kemandirian bangsa. Dalam hubungan luar negeri, Jokowi pun sempat berniat untuk membangun MRT Jakarta dengan 100 persen dana APBD Jakarta, tidak tunduk pada kreditur asing karena persyaratan yang dianggap njelimet. Tentu sikap seperti ini akan dinantikan pula oleh para pegiat industri kreatif yang sebagian sudah sangat gelisah menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN dan kencangnya niat penerbit asing untuk “bedol desa” memasukkan produk kreatifnya langsung ke Indonesia, tidak lagi nyilih, meminjam tangan penerbit lokal.
Walau demikian, publik tetap harus harap-harap cemas. Sampai saat ini publik masih belum mengetahui seperti apa persisnya program Jokowi-JK dalam mendukung industri kreatif. Bahkan Jokowi tidak tertarik meneruskan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), program warisan pemerintahan SBY. Formasi menteri yang akan menangani ekonomi kreatif, kalaupun memang masih akan diteruskan, sampai artikel ini ditulis pun masih belum jelas benar akan dijabat oleh siapa.
Maka pada hari yang dinantikan banyak orang ini, mari kita semua berharap yang terbaik dari pemerintahan baru. Janji kampanye Jokowi-JK harus dikawal oleh para penggiat industri kreatif. Para pendukung setia kini harus menjadi teman yang baik, mengkritik dan mengawasi jalannya pemerintahan yang baru ini.
Kevin Wilyan
Artikel ini adalah pendapat dari sang penulis dan tidak merefleksikan kebijakan maupun pandangan KAORI Nusantara.
