Pengadilan Korea Selatan resmi mengabulkan permohonan untuk penyitaan saham milik Nippon Steel dan JX Metals. Langkah ini diambil setelah gugatan dari para korban kerja paksa di era penjajahan Jepang. Kedua perusahaan dinyatakan bersalah karena menolak membayar ganti rugi sebagaimana diputuskan di pengadilan sebelumnya.
Latar Belakang Gugatan
Kasus ini bermula dari tuntutan para mantan pekerja paksa serta keluarga mereka yang dipaksa bekerja di pabrik baja dan tambang pada masa penjajahan Jepang. Meski gugatan sudah dimenangkan di tingkat pertama dan kedua, Nippon Steel serta JX Metals tetap menolak memberikan kompensasi. Akibatnya, pengadilan kini menyita saham kedua perusahaan sebagai bentuk tekanan hukum.
Rincian Penyitaan Saham
Berdasarkan keputusan terbaru, Pengadilan Distrik Daegu menyita saham Nippon Steel senilai sekitar 460 juta won, sedangkan Pengadilan Distrik Suwon menyita saham JX Metals dengan nilai sekitar 320 juta won. Penyitaan ini menjadi langkah penting dalam kasus yang sudah lama berlarut, meski proses menjual aset dan mencairkan dana diperkirakan masih memakan waktu. Putusan ini juga mempertegas posisi korban penjajahan Jepang yang terus memperjuangkan haknya.
Tuntutan untuk Permintaan Maaf
Selain kompensasi, kelompok pendukung korban mendesak agar Nippon Steel dan JX Metals mengakui fakta sejarah penjajahan Jepang, sekaligus menyampaikan permintaan maaf resmi. Bagi mereka, masalah ini bukan hanya soal uang, tetapi juga pengakuan atas penderitaan generasi terdahulu.
Dampak bagi Hubungan Bilateral
Kasus ini kembali membuka luka lama dalam hubungan Korea Selatan dan Jepang yang kerap tegang akibat isu penjajahan Jepang. Meskipun aset perusahaan sudah disita, hingga kini belum ada kasus yang benar-benar berhasil dikonversi menjadi uang tunai untuk kompensasi. Ke depan, langkah ini diperkirakan akan menjadi ujian serius bagi hubungan diplomatik kedua negara.
KAORI Newsline | Sumber
