Politisi Jepang Akira Ishii, anggota parlemen dari partai Nippon Ishin no Kai, resmi mengundurkan diri setelah terseret kasus penggelapan dana gaji sekretaris. Kasus ini mencuat ketika Jaksa Penuntut Umum Tokyo melakukan penggeledahan di kantornya di kawasan Nagatacho, Tokyo, pada 27 Agustus 2025 lalu.
Modus Penggelapan Dana
Menurut penyelidikan, Akira Ishii diduga menerima secara ilegal gaji yang seharusnya dibayarkan kepada sekretaris publiknya. Nilai dana yang digelapkan diperkirakan mencapai 8 juta yen atau sekitar Rp800 juta. Skandal ini menjadi sorotan besar karena menyangkut penggunaan dana negara, yang seharusnya transparan untuk mendukung kinerja pejabat publik.
Reaksi dan Permintaan Maaf
Dalam pernyataannya, Akira Ishii menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Jepang atas kegaduhan yang terjadi. Ia juga menegaskan siap bekerja sama penuh dengan pihak berwenang untuk mengusut kasus tersebut. Meski dikenal sebagai sosok yang dianggap cukup dekat dengan masyarakat di daerah asalnya, kepercayaan publik kini runtuh akibat skandal ini.
Dampak pada Dunia Politik
Partai Nippon Ishin no Kai langsung mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan Akira Ishii dari keanggotaan. Langkah ini dinilai sebagai upaya menjaga citra partai yang sudah lebih dulu diguncang berbagai isu terkait “politik dan uang.” Di daerah pemilihannya, sebagian warga merasa kecewa karena Ishii selama ini dikenal mendengarkan aspirasi mereka, namun akhirnya terjerat kasus yang merusak reputasi politikus Jepang secara keseluruhan.
Masa Depan Politik Ishii
Pasca pengunduran dirinya, kursi parlemen yang ditinggalkan Akira Ishii akan digantikan oleh kandidat berikutnya dalam daftar proporsional partai. Meski begitu, kasus ini diprediksi akan terus menjadi bahan evaluasi masyarakat terhadap kredibilitas politisi Jepang. Skandal yang menjerat Akira Ishii sekaligus menjadi pengingat bahwa transparansi dan integritas seharusnya menjadi fondasi utama dalam dunia politik.
KAORI Newsline | Sumber
