Isu imigrasi kembali mencuat dalam pemilihan ketua baru Partai Demokrat Liberal (LDP) Jepang, yang sekaligus menentukan calon perdana menteri berikutnya. Beberapa kandidat menyoroti perlunya pengetatan aturan terkait imigran, mulai dari kepatuhan hukum hingga kepemilikan properti. Diskusi ini dinilai penting karena berhubungan langsung dengan kehidupan di Jepang, terutama di tengah meningkatnya jumlah warga asing yang tinggal maupun bekerja di negara tersebut.
Kebijakan dari Para Kandidat
Dari lima kandidat utama, empat di antaranya terang-terangan menyampaikan kebijakan imigrasi mereka. Takayuki Kobayashi menekankan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap keluar-masuk orang asing dan regulasi atas kepemilikan lahan yang dianggap strategis. Sementara itu, Toshimitsu Motegi menegaskan bahwa imigran yang tidak patuh aturan akan menghadapi sanksi tegas. Pandangan ini menegaskan bahwa kehidupan di Jepang akan lebih diatur ketat bagi para pendatang.
Isu Lapangan Kerja dan Kehidupan Sosial
Sanae Takaichi, salah satu kandidat populer, menyoroti masalah sosial yang timbul dari meningkatnya wisatawan asing, seperti insiden merugikan satwa lokal di prefektur Nara. Ia menilai perlunya menata ulang kebijakan kerja bagi warga asing agar kehidupan di Jepang tetap harmonis. Sementara itu, Shinjiro Koizumi menekankan pada pencegahan penyalahgunaan fasilitas publik, termasuk sistem asuransi kesehatan, yang sering menjadi perdebatan.
Arah Politik dan Dampaknya
Dengan semakin tajamnya wacana tentang imigrasi, partai berkuasa berusaha menjaga dukungan publik yang sempat bergeser ke partai lain dengan slogan “Japan First”. Perubahan kebijakan yang diusulkan para kandidat berpotensi memengaruhi ribuan pekerja asing serta warga pendatang lain yang mencoba membangun kehidupan di Jepang. Meski begitu, ada juga harapan bahwa regulasi baru ini bisa menciptakan keseimbangan antara perlindungan kepentingan nasional dan keterbukaan sosial.
KAORI Newsline | Sumber
