Perdebatan tentang prostitusi kembali menghangat dalam kehidupan di Jepang setelah pemerintah memberi sinyal akan memperketat aturan hukum yang sudah lama berjalan. Jepang memiliki sejarah panjang soal praktik jual beli seks, bahkan sejak zaman Edo saat kawasan seperti Yoshiwara dikenal sebagai pusat hiburan resmi. Namun, setelah Perang Dunia II, pemerintah menghentikan sistem tersebut demi mengikuti aturan internasional terkait pelarangan perdagangan manusia.
Aturan yang Menyisakan Celah
Walau prostitusi secara hukum dilarang dalam kehidupan di Jepang melalui Undang-Undang Pencegahan Prostitusi tahun 1956, faktanya banyak celah yang membuat praktik ini terus berlangsung. Undang-undang tersebut memang menyatakan bahwa menjual dan membeli jasa seks tidak diperbolehkan, tetapi tidak ada hukuman langsung bagi mereka yang melakukannya. Hanya tindakan seperti mengajak di tempat umum yang bisa dikenai sanksi.
Dorongan Reformasi dan Kritik Masyarakat
Dalam perkembangan terbaru, Perdana Menteri Sanae Takaichi meminta peninjauan ulang aturan tersebut, terutama mempertimbangkan pemberian hukuman bagi pihak yang membeli jasa seks. Banyak aktivis perempuan yang menilai selama ini beban dan stigma justru lebih banyak menimpa perempuan, padahal mereka sering terdorong oleh kondisi ekonomi atau kekerasan dalam kehidupan di Jepang. Karena itu, sejumlah organisasi menuntut perubahan pendekatan: bukan menghukum perempuan, melainkan memberikan perlindungan bagi mereka.
Fenomena Industri Seks Modern
Meski prostitusi resmi dilarang, industri seks tetap tumbuh luas dalam kehidupan di Jepang, termasuk layanan yang tidak masuk kategori hubungan seksual langsung. Sayangnya, beberapa tempat masih melibatkan praktik prostitusi terselubung yang menjebak perempuan, bahkan remaja. Situasi ini dianggap sebagai bukti bahwa hukum yang ada belum sepenuhnya melindungi kelompok rentan dan masih memaklumi pembeli jasa sebagai bagian dari hiburan kehidupan di Jepang.
Harapan Akan Perlindungan yang Lebih Manusiawi
Langkah pemerintah ini diharapkan menjadi titik awal perubahan besar dalam kehidupan di Jepang, dengan perspektif yang lebih berfokus pada perlindungan korban. Banyak pihak percaya bahwa melawan prostitusi bukan sekadar menekan pelaku di lapangan, tetapi memperbaiki kondisi sosial yang membuat mereka terjebak di dunia tersebut. Kini perhatian publik tertuju pada bagaimana Jepang akan menata ulang kebijakan ini demi masa depan yang lebih aman dan beradab.
KAORI Newsline | Sumber
