Dalam konferensi dua hari yang diadakan oleh Asosiasi Gubernur Nasional, para gubernur dari berbagai prefektur di Jepang sepakat menyerukan agar pemerintah pusat membuka pintu lebih lebar bagi imigran. Seruan ini didasari oleh kebutuhan mendesak untuk menopang industri dan kehidupan di Jepang yang semakin menua dan kekurangan tenaga kerja.
Perubahan Sistem Pelatihan Kerja
Program magang teknis yang selama ini diterapkan akan digantikan oleh sistem baru bernama Employment for Skill Development pada tahun 2027. Perubahan ini bertujuan agar pelatihan yang diberikan benar-benar bisa mencetak tenaga kerja yang dibutuhkan dalam kehidupan di Jepang, bukan hanya sekadar “magang” semata.
Pendidikan Bahasa dan Fleksibilitas Kerja
Pemerintah pusat juga direncanakan akan memperketat syarat masuk, namun akan memperkuat pendidikan bahasa Jepang untuk imigran. Nantinya, para pekerja asing pun tidak akan kesulitan lagi untuk berpindah pekerjaan, sesuatu yang sebelumnya cukup membatasi. Ini dianggap sebagai langkah maju dalam memperbaiki kualitas kehidupan di Jepang.
Dorongan Terhadap Masyarakat Multikultural
Para gubernur mengusulkan agar pemerintah mendirikan badan khusus untuk mendukung kehidupan multikultural. Mereka juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan dan kebijakan agar penerimaan orang asing bisa berjalan lebih lancar. Dalam konteks meningkatnya sentimen anti-imigran, pernyataan ini menjadi semakin penting.
Imigran Semakin Diperlukan
Dengan angka kelahiran anak Jepang yang semakin menurun, kebutuhan terhadap tenaga orang asing di Jepang terus meningkat. Saat ini lebih dari 2,3 juta orang asing bekerja di Jepang, tiga kali lipat dibanding satu dekade lalu. Banyak dari mereka kini menjadi tulang punggung penting, termasuk di kalangan komunitas lokal seperti yang terjadi di Prefektur Fukui, di mana banyak dari mereka yang berperan penting dalam komunitas setempat.
KAORI Newsline | Sumber
